Abdullah Azwar Anas dilantik jadi Kepala LKPP (via LKPP) |
Mantan Bupati Banyuwangi periode 2010-2020, Abdullah Azwar Anas, resmi dilantik menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pelantikan dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, di Kantor Bappenas pada Kamis, (13/1/2022).
Kepala LKPP kosong sejak 8 September 2021, karena Kepala LKPP periode 2019-2021 Roni Dwi Susanto menjadi Widyaiswara Utama di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
Abdullah Azwar Anas berhasil menjadi kepala LKPP setelah melalui 5 tahapan tes yaitu: seleksi administrasi, rekam jejak, penulisan makalah, asesmen center, dan tes kesehatan sejak bulan 9 November 2021.
Azwar Anas diketahui mendapat nilai sempurna yaitu 100 saat seleksi assessment center seperti tertuang dalam lembar pengumuman Nomor 05/PANSEL.JPTU/12/2021.
Ia menggungguli dua kandidat lain yaitu Plt Ketua LKPP Sarah Sadiqa dengan nilai asesmen 99 dan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta.
Sesuai arahan menteri PPN/Bappenas, LKPP menurutnya memiliki tantangan yang besar, yaitu selain dalam hal tuntutan kualitas kebijakan, namun juga LKPP perlu menyikapi tantangan Sistem Pengadaan yang handal dan responsif.
“Kita semua mengharapkan agar LKPP terus meningkatkan kiprahnya dalam menghasilkan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah utamanya keberpihakan terhadap industri nasional sehingga dapat mendorong industri lainnya.” ujar Suharso dalam keterangan resminya.
Suharso juga berpesan agar LKPP dapat mengawal pembentukan Ibu Kota Negara baru dari segi pengadaan barang dan jasa pemerintah, kesiapan presidensi G20 maupun revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan ASEAN Summit.
Prestasi Abdullah Azwar Anas Membangun Banyuwangi
Di masa kepemimpinannya di Banyuwangi diklaim Anas berhasil dalam mengubah wajah Banyuwangi dengan berbagai inovasi. Di antaranya terpilih sebagai kabupaten terinovatif se-Indonesia dalam pengukuran indeks inovasi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.
Banyuwangi menjadi kabupaten pertama yang memiliki SAKIP (Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan) dengan nilai A, juara UNWTO (Badan PBB untuk Pariwisata) untuk kategori kebijakan publik bidang pariwisata terbaik di dunia, menginisiasi mal pelayanan publik pertama di Indonesia untuk tingkat kabupaten, dan berbagai prestasi lainnya.
Selain itu, di bawah kepemimpinannya tingkat kemiskinan di Banyuwangi menurun hingga ke level 7,5% pada 2019 dari sebelumnya selalu dua digit. Pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi juga meningkat dari hanya Rp 20,86 juta pada 2010 menjadi Rp 51 juta per tahun 2019.
Banyuwangi juga menjadi dinilai kabupaten terbaik layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) oleh Kemenpan RB pada 2019. Dari sisi infrastruktur, Anas mengembangkan bandara dengan konsep arsitektur hijau pertama di Indonesia.
Selamat mengemban tugas bagus Pak Anas!
(berbagai sumber)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar