Banyuwangi Raih Top 10 Pengaduan Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Ternyata Ini Rahasianya

Banyuwangi meraih penghargaan Anggakara Birawa dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penghargaan tersebut diserahkan Menteri PAN-RB Syafruddin ke Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di penutupan IPSF(The International Public Service Forum) 2018, di Jakarta.

Banyuwangi meraih penghargaan Anggakara Birawa dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penghargaan tersebut diserahkan Menteri PAN-RB Syafruddin ke Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di penutupan IPSF(The International Public Service Forum) 2018, di Jakarta. 

Ajang IPSF 2018 digelar mulai tanggal 7-8 November 2018 di Jakarta Convention Center (JCC) menampilkan 40 inovasi pelayanan publik terbaik di Indonesia versi Kemenpan-RB.

Anggakara Birawa merupakan penghargaan Top 10 Penerimaan Pengaduan Pelayanan Publik yang diberikan kepada institusi yang memiliki komitmen tinggi dalam merespons pengaduan publik.

Menurut Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa, ada beberapa indikator penilaian dalam menentukan para peraih penghargaan.

"Mulai komitmen pimpinan, tindak lanjut laporan, infrastruktur pendukung hingga kompetensi SDM-nya," jelas Diah dalam rilisnya Jumat (8/11/2018).

Dari berbagai indikator tersebut, lanjut Diah, Banyuwangi memiliki nilai yang cukup baik.

"Banyuwangi selalu konsisten berikhtiar meningkatkan kualitas pelayanannya, termasuk dalam hal pengaduan dari warga," ujarnya.

Sebelumnya dalam International Public Service Forum (IPSF) 2018 di Jakarta Convention Center, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menghadirkan kinerja pelayanan publik Banyuwangi sebagai bahasan utama.

Dalam ajang IPSF 2018, Kemenpan-RB menampilkan 40 inovasi pelayanan publik terbaik se-Indonesia. Salah satunya Banyuwangi.

Kabupaten di ujung timur Jawa ini dinilai sukses meningkatkan kinerja pelayanan publiknya. Salah satunya dengan Mal Pelayanan Publik yang telah diterapkan Banyuwangi dengan melayani 199 izin/dokumen di satu tempat.

Menurut Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Rini Widyatini, mal tersebut menjadi solusi untuk memberikan pelayanan.

"Masyarakat tidak mau tahu, namanya pemerintah itu satu. Mereka maunya untuk mengurus apapun cukup di satu tempat. Di sinilah keberadaan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi berhasil mewujudkan hal tersebut," ungkap Rini.

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho juga mengungkapkan perlunya kemajuan yang telah dicapai Banyuwangi itu agar direplikasi di berbagai daerah, tentu dengan improvisasi sesuai kondisi daerah.

"Banyuwangi ini adalah pengecualian dari kurva umum kondisi daerah di Indonesia. Sangat perlu apa yang telah Banyuwangi lakukan ini untuk direplikasi ke daerah-daerah lain," katanya.

Pelayanan Publik Banyuwangi OnThe Track

 

Atas penghargaan Anggakara Birawa tersebut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pelayanan publik adalah awal dari peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.

"Oleh karena itu, kami mencoba terus meningkatkan seluruh segmen pelayanan publik, mulai pendidikan, kesehatan, ekonomi, sampai administrasi kependudukan. Tentu saat ini masih ada kekurangan, tapi Insya Allah sudah on the track," ujar Anas.

Menurut Anas, pihaknya menerapkan banyak pintu untuk pelaporan. Selain aplikasi Lapor dan SMS center, juga menyaring aduan dari layanan media sosial.

"Memang ada segmen-segmennya. Ada warga yang cuma bisa SMS, ya cukup SMS, tidak perlu download aplikasi macam-macam. Ada yang main medsos, bisa pakai medsos, dan sebagainya," ujarnya.

"Kami menerapkan, semua laporan harus ditangani dalam tempo maksimal 4 jam. Baik melalui pengaduan publik di website kami, instagram, twitter, ataupun facebook semua kami upayakan direspon dengan baik dan cepat. Jika sampai batas waktu tidak tertangani maka pejabat terkait akan mendapatkan punishment," ungkap Anas.

Anas menambahkan, pelaporan yang paling mendapat perhatian adalah penanganan warga miskin. Mulai laporan tentang kondisi kesehatan, tempat tinggalnya, hingga anak yang mengalami kesulitan bersekolah.

"Sudah tersistem secara otomatis bila ada pengaduan yang masuk, semua lintas instansi bergerak. Mulai dari kepala desa, babinsa, SKPD semua langsung gotong royong menangani. Pokoknya harus hitungan jam, kecuali laporan yang membutuhkan mekanisme tertentu seperti laporan ada sekolah rusak, kan butuh waktu untuk pengalokasian dana perbaikan," jelasnya.

Anas menambahkan, seluruh inovasi pelayanan publik yang ada harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Karena tanpa peningkatan tersebut, pelayanan publik menjadi tak terukur kinerjanya.

"Alhamdulillah dengan segala kebijakan yang kami terapkan, angka kemiskinan di Banyuwangi terus menurun dan pendapatan per kapita pun terus naik," katanya.

Secara berkala, Pemkab Banyuwangi meminta lembaga riset independen untuk memantau kepuasan publik terhadap kinerja pelayanan.

"Selama ini kepuasan publik di kisaran 80 persen. Ada kekurangan itu pasti karena mengubah budaya birokrasi memang perlu waktu, tapi yang jelas upaya peningkatan terus kami lakukan," pungkasnya. (Detik.com)