Banyuwangi Raih Opini WTP Lima Kali Berturut-turut

Pemerintah pusat kembali mengapresiasi kinerja Banyuwangi. Kali ini apresiasi diberikan Kementrian Keuangan atas prestasi pemkab dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi.

“LKPD Banyuwangi tahun 2016 lalu telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan opini WTP ini telah kita pertahankan selama lima tahun berturut turut," kata Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widiyatmoko, Jum'at (3/11/2017).

Yusuf menambahkan, penyusunan laporan keuangan Banyuwangi telah menggunakan sistem akrual. Yakni dengan menghadirkan pelaporan yang akuntabel, transparan, serta tepat waktu.

"Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, seluruh entitas pemerintahan di Indonesia harus menerapkan basis akrual selambat-lambatnya untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016," katanya

Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur dan tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2014.

"Ini menjadi kebanggaan sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi pemkab. Karena, setiap daerah yang sudah bagus akan dijadikan contoh oleh pemerintah pusat dalam menerapkan sistem keuangan," kata Yusuf.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi, Samsuddin menambahkan, dengan prestasinya ini pihaknya akan terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik. Bukan hanya pengelolaan dan pelaporan anggaran yang bagus, tapi juga harus berdampak ke masyarakat.

"Ini terus menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Akuntabilitas dan transparansi APBD serta kesejahteraan rakyat adalah satu paket yang tak bisa dipisah. Kami juga akan selalu konsolidasi terhadap masalah-masalah krusial yang menghambat pencapaian ini. Sehingga ke depannya capaian WTP sudah pada kualitas opini pengelolaan yang lebih bagus,” ujarnya. (Beritajatim.com)