Program E-Village Budgeting Banyuwangi Raih Penghargaan Dari Kemenpan Dan Reformasi Birokrasi

Program E-Village Budgeting (EVB) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapatkan penghargaan Top 40 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tahun 2017.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani, kepada Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko di Stadion Manahan Solo, Jum'at (25/8/2017).

Sebelumnya, program EVB telah memperoleh penghargaan Top 99 Inovasi Layanan Publik Nasional. Dari hasil penilaian lanjutan tim Kemenpan RB ke Banyuwangi, inovasi kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini berhasil masuk kedalam Top 40 Inovasi Layanan Publik.

"Ini sekaligus menjadi pelecut semangat untuk terus berinovasi menciptakan pelayanan publik terbaik. Kami berharap, inovasi ini bisa bermanfaat lebih luas dan ke depan dapat diduplikasi seluruh daerah di Indonesia,” ujar Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko.

Secara terpisah, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke setiap desa. Petugas bisa tahu progress pekerjaan hingga ke pelosok desa, lengkap dengan foto dan titik lokasinya melalui Google Map, sehingga tidak bisa ada proyek ganda atau fiktif.

“Jadi sistem ini dapat memangkas mata rantai penyusunan dan pengawasan anggaran secara manual di level desa," ungkap Anas.

Hal ini, kata Anas, membuat proses pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien, mengingat wilayah Banyuwangi yang sangat luas. Bahkan jarak tempuh dari satu desa ke desa yang lainnya, bisa mencapai 3 jam perjalanan.

"Sehingga, pengawasan secara manual dirasa sangat tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lama,” terangnya.

Sejak diterapkan tiga tahun lalu, EVB telah menarik perhatian banyak pihak. Berbagai daerah di Indonesia telah bertandang ke Banyuwangi khusus untuk belajar intens tentang sistem pengelolaan keuangan desa tersebut. Sebut saja, Pemkab Muara Enim, Pemkab Dairi, Pemkab Serdang Bedagai dan masih banyak lagi.

“Bahkan beberapa diantaranya, juga telah menyatakan ketertarikannya melakukan MoU untuk mereplikasi sistem ini,” pungkas Anas.

EVB merupakan inovasi penganggaran desa yang mengintegrasikan mulai perencanaan, tata kelola, pelaporan, hingga evaluasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bisa diakses secara luas. Sistem ini menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan dan tidak bisa ada intervensi program di tengah jalan.

Pengawasan juga dilakukan melalui sistem lengkap dengan titik koordinat dan gambar perkembangan proyek pembangunan, sehingga menutup celah adanya proyek ganda atau fiktif. (Beritajatim.com)