Pengelolaan Kepegawaian Banyuwangi Terbaik Di Indonesia

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menetapkan Pemkab Banyuwangi pada Rabu (10/5/2017) sebagai kabupaten terbaik di tingkat nasional dalam hal pengelolaan kepegawaian.

"Penilaian dari BKN itu menjadi pelecut untuk terus berbenah, termasuk dalam penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pembenahan sistem kepegawaian yang baik," kata Bupati Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Kamis  (11/5/2017)

"ASN ini kunci pelayanan. Kalau pengelolaan kepegawaian tidak baik, hampir bisa dipastikan pelayanan publik juga berjalan kurang baik. Oleh karena itu, yang dibangun di Banyuwangi adalah super team, bukan superman," tambahnya.

Menurut Anas, prinsip sistem pengelolaan kepegawaian yang dibangun adalah kinerja ASN di Banyuwangi tidak akan bergantung oleh perubahan kepemimpinan di daerah. Namun, sistemlah yang akan menggerakkan kinerja ASN.

Seperti diketahui, Pemkab Banyuwangi mulai memanfaatkan Teknologi Informasi untuk mengoptimalkan pelayanan publiknya.  Untuk pelayanan kepegawaian, Pemkab sudah membuat Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang memuat aplikasi database induk pegawai yang meliputi riwayat pendidikan, keluarga, gaji, sampai soal diklat.

"Karena jumlah PNS terbatas, kami memakai database berbasis TI, sehingga kami mudah mencari data PNS untuk mendukung kinerja daerah," kata Anas.

Sekadar informasi, ada sembilan indikator penting yang dinilai BKN. Indikator tersebut antara lain perencanaan formasi; pelayanan pengadaan; pelayanan pensiun; pelayanan kenaikan pangkat; implementasi "computer assisted test" (CAT); dan implementasi sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK). Selain itu, ada penilaian kompetensi; implementasi penilaian kinerja; dan komitmen pengawasan dan pengendalian.

"Semuanya saling mendukung pada penerapan e-government. Dalam konteks Banyuwangi, ini bahkan secara bertahap dilakukan sampai tingkat desa lewat program Smart Kampung. Seleksi penilaian dari BKN ini dilakukan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional," kata  Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Banyuwangi Djajat Sudrajat.

Djajat menjelaskan bahwa keunggulan Banyuwangi sehingga terpilih oleh BKN adalah penerapan sistem E-Kinerja.

"Sistem ini bisa menjamin output kinerja setiap PNS. Pegawai yang menunjukkan kinerja baik akan mendapatkan reward berupa tunjangan lebih, demikian sebaliknya. Dengan sistem ini, tunjangan PNS diberikan mengacu pada kinerjanya, bukan aspek-aspek non teknis," katanya.

Di Banyuwangi, Pemkab telah menerapkan sejumlah inovasi teknologi informasi kepegawaian penting yakni e-Presensi, e-Document, e-SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), e-Personal, e-CAT, Anjungan Layanan Mandiri Pegawai dan SMS Gateway. (Timesindonesia)