Tiga Unit Pelayanan Publik Banyuwangi Borong Penghargaan Terbaik Kemenpan RB

Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyuwangi mendapatkan penghargaan Unit Pelayanan Publik Terbaik Role Model dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

Ketiganya adalah RSUD Blambangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Penghargaan tersebut diserahkan Menpan RB Asman Abnur di Kantor Kemenpan RB, Kamis (2/3/2017).

“Kami bersyukur komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatan dan memberikan pelayanan publik mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Tentunya penghargaan ini akan menjadi penyemangat bagi Banyuwangi untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Jumat (3/3/2017).

Penghargaan Unit Pelayanan Publik Terbaik Role Model merupakan hasil penilaian Kemenpan RB terhadap 59 kabupaten/ kota yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di daerahnya.

Pada penilaian ini, Dispendukcapil mendapat penilaian tertinggi dengan kategori A. Sedangkan RSUD Blambangan dan BPPT mendapatkan kategori B.

Dengan diraihnya penghargaan ini maka model pelayanan publik yang dilakukan oleh ketiga instansi tersebut akan direplikasi oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

“Kami terus mendorong kerja aparatur sipil negara (ASN) agar jelas dan terukur. Berbagai insfrastruktur dan fasilitas untuk mendukung pelayanan publik yang prima juga terus ditingkatkan. Seperti penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan, menambah fasilitas peralatan medis di rumah sakit milik daerah dan memberi kemudahanpengurusan perijinan bagi investor,” kata Anas.

Beragam inovasi pelayanan publik di Banyuwangi terus dilakukan. Salah satunya adalah program inovasi Lahir Procot Pulang Bawa Akta. Program yang memberikan kemudahan bagi orangtua dalam mengurus akta anak baru lahir ini bahkan telah dibawa oleh Kemenpan RB mewakili Indonesia dalam kompetisi inovasi pelayanan publik internasional yang digelar lembaga PBB.

“Ini merupakan program three in one di mana selain mendapatkan akta orangtua juga langsung mendapatkan kartu keluarga baru dan bayi juga mendapatkan kartu identitas anak (KIA),” kata Anas.

Program ini adalah implementasi dari reformasi birokrasi di mana setiap pemerintah daerah dituntut untuk memberikan layanan publik yang cepat, murah, dan efisien.

"Penerbitan akta ini gratis dan singkat hanya hitungan jam, asalkan syaratnya sudah terpenuhi," tutur Anas.

Pemerintah daerah juga terus meningkatkan pelayanan di rumah sakit milik daerah. Menurut Anas, capaian ini tak lepas dari komitmen pemkab untuk terus membenahi permasalahan rumah sakit, yaitu infrastruktur (kelengkapan alat) dan SDM.

"Dua hal tersebut terus kita tingkatkan secara bertahap selama lima tahun terakhir. Baik dari sisi SDM dengan pemenuhan tenaga medis terutama dokter spesialis maupun penambahan fasilitas secara berkelanjutan,” kata dia.

Sementara di bidang perizinan Banyuwangi memberikan kemudahan bagi pengurusan perijinan bagi masyarakat dan investor. Banyuwangi bahkan telah memiliki peraturan daerah terkait pemberian insentif atau pemberian kemudahan penanaman modal di Banyuwangi.

“Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong iklim investasi. Sedangkan pemberian kemudahan merupakan penyediaan fasilitas dari pemda pada penanam modal untuk memudahkan kegiatan penananaman modal,” ujar Anas. (Surabaya.Tribunnews)