Unit Layanan Paspor Resmi Dibuka, Kini Urus Paspor Bisa Di Banyuwangi

Setelah tertunda dan ditunggu sekian waktu, akhirnya warga Banyuwangi dan sekitarnya yang membutuhkan paspor untuk keluar negeri tidak perlu jauh-jauh mengurus ke Jember atau bahkan Bali.

Sekarang mengurus paspor sudah bisa dilakukan di Banyuwangi, karena Kantor Imigrasi Kelas II Jember telah membuka Unit Layanan Paspor (ULP) di jalan Lingkar Timur, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Sebelumnya Unit Layanan Paspor ini direncanakan sudah beroperasi sejak Mei lalu.

Meski statusnya masih unit layanan, di sini warga bisa mengajukan permohonan paspor dan kantor ini sekaligus sebagai kantor pengawasan keimigrasian.

Selain itu, di Kantor ULP juga melayani permohonan paspor untuk haji dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri. 

Pada acara soft launching Unit Layanan Paspor Banyuwangi, Senin (19/12/2016), Yusuf Widiatmoko, Wakil Bupati Banyuwangi, berharap, ke depannya unit pelayanan ini bisa berkembang menjadi kantor agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Kami dari pemerintah sebenarnya ingin kantor imigrasi Banyuwangi tapi prosesnya memang tidak mudah. Tapi walaupun unit pelayanan semoga seperti kantor," ungkapnya.

Dia juga mengatakan, Unit Layanan Paspor Banyuwangi sangat membantu masyarakat Banyuwangi, termasuk warga Bali dalam pengurusan paspor. Begitu pula bagi calon TKI asal Banyuwangi, diharapkan bisa mendapat kemudahan dengan membuat paspor di daerah sendiri.

Kepala Kantor Imigrasi kelas II Jember, Rudiara Rahmat Kosasih menjelaskan, pembukaan ULP ini merupakan bentuk dukungan terhadap geliat sektor pariwisata Bumi Blambangan.

"Sebenarnya ini sudah layak jadi kantor, bukan unit lagi, karena ada 4 loket yang sudah kita sediakan,” katanya, Senin (19/12/2016).

ULP Banyuwangi ini bukan hanya sekedar membuat paspor tapi juga mendapat kewenangan untuk pemeriksaan warga negara asing dan memberikan izin masuk dan izin tinggal kepada mereka, khususnya yang masuk lewat pelabuhan.

"Di sini ada pelabuhan jadi warga negara asing baik yang naik kapal pesiar ataupun yatch nanti akan diperiksa di sini, termasuk juga pengawasan," ungkap Rudiara.

Menurut dia, pembangunan kantor unit di Banyuwangi melalui proses yang cukup panjang atas permintaan resmi Bupati Banyuwangi. Apalagi perkembangan pariwisata dan ekonomi Banyuwangi dinilai sangat signifikan setelah dibangunnya Bandara Blimbingsari sehingga menjadi pertimbangan didirikan Unit Layanan Paspor.

"Pada tahun 2015, bupati kirim surat sampai 3 kali dan kami teruskan ke atas. Memang prosesnya cukup lama hingga jadi unit. Untuk pelayanan nanti bisa dari masyarakat Banyuwangi, Situbondo atau Bali, termasuk tenaga kerja indonesia yang berangkat dari Banyuwangi wajib buat pasport di sini dan akan diatur oleh perda termasuk juga pembuatan pasport haji sudah bisa dilakukan di Banyuwangi," pungkasnya.

Kasi Lalu lintas dan Status Keimigrasian (Lalin Tuskin) Kantor Imigrasi Kelas II Jember, Umardani menambahkan, selama ini antrean pembuatan paspor di Jember cukup padat.

Per hari, rata-rata 150-200 pemohon. Mereka datang dari berbagai daerah di Jawa Timur. Mulai Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo dan Situbondo. Jadi dengan berdirinya Kantor ULP Ketapang, warga Banyuwangi bisa lebih mudah mengurus paspor. 

Selain dihadiri jajaran Pemerintah Daerah Banyuwangi, peresmian Kantor ULP Lingkar, Ketapang, ini juga dihadiri perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Wakil rakyat berharap, momentum tersebut mampu menjadi titik pendongkrak potensi pariwisata daerah yang terus moncer dikancah Nasional maupun internasional.

“Berdirinya Kantor ULP ini cukup strategis bagi perkembangan kemajuan Banyuwangi. Saya optimis, bukan hanya ekonomi yang akan terus meningkat dari sektor pariwisata, tapi juga akan diikuti sektor lain. Apalagi disini juga dilakukan pengawasan terjadap izin tinggal warga asing,” ungkap perwakilan DPRD Banyuwangi, Muhammad Sahlan. (Kompas, Timesindonesia)