4 Tahun Berturut Banyuwangi Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan Dari BPK

Kabupaten Banyuwangi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015. Ini berarti kabupaten di ujung timur Pulau Jawa itu sudah empat tahun berturut-turut memperoleh opini WTP dari BPK, dari sebelumnya pernah mendapat opini "Disclaimer" dari BPK.

Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Jatim yang memperoleh opini WTP penuh/murni untuk LKPD 2015. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Banyuwangi dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim Novian Herodwijanto kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Ketua DPRD Banyuwangi Made Cahya Negara.

Bupati Anas mengatakan, pencapaian opini WTP murni ini memang menjadi komitmen Banyuwangi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Satu lagi yang terpenting, bukan hanya pengelolaan dan pelaporan anggaran yang bagus, tapi juga harus berdampak ke masyarakat. Jadi kami sangat setuju langkah yang dilakukan BPK yang mulai mendorong bahwa keuangan daerah tak hanya harus transparan, tapi juga diwujudkan dalam program pembangunan yang punya manfaat besar bagi warga. Transparansi APBD dan kesejahteraan rakyat adalah satu paket yang tak bisa dipisah,” kata Anas.

Dia mengatakan, program-program yang menggunakan uang rakyat harus bisa mendorong peningkatan kesejahteraan.

“Jadi bukan hanya bikin program. Juga jangan dibikin seperti rutinitas. Seperti arahan Presiden Joko Widodo, money follow program, sehingga perlu prioritas. Bukan lagi money follow function yang cenderung terjebak pada program rutin yang berulang-ulang,” katanya.

Di Banyuwangi, pendapatan per kapita sudah naik 80 persen dari Rp 20,8 juta per orang per tahun pada 2010 menjadi Rp 37,53 juta per tahun pada 2015. Indeks ketimpangan atau gini ratio juga sudah turun dari 0,32 menjadi 0,29. Meski demikian, problem kemiskinan tetap ada.

“Ada sebagian warga yang belum masuk dalam gairah peningkatan ekonomi ini. Banyak faktor penyebabnya. Mereka tidak ditinggal. Kami terus berupaya dengan program-program berkelanjutan,” ujar Anas.

Anas menambahkan, perolehan WTP kali ini juga membuktikan peralihan pelaporan keuangan Banyuwangi yang telah menggunakan sistem akrual selama dua tahun tetap menghadirkan pelaporan yang akuntabel, transparan, serta tepat waktu. Banyuwangi sudah menerapkan laporan keuangan berbasis akrual setahun lebih cepat dari ketentuan, yaitu 2014.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, seluruh entitas pemerintahan di Indonesia harus menerapkan basis akrual selambat-lambatnya untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015. Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur dan tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2014.

Pengendali Teknis BPK Perwakilan Jawa Timur Iwan Heri Setiawan mengatakan, salah satu keunggulan Banyuwangi adalah pengendalian internal yang bagus. Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun.

“Termasuk pengelolaan anggaran program unggulan pariwisata seperti Banyuwangi Festival yang semakin bagus, di mana Laporan Operasional semua dilaporkan,” ujar Iwan. (Jpnn.com)