STRATEGI UNIK BUPATI AZWAR ANAS SOAL PENYALURAN KREDIT KE MASYARAKAT BANYUWANGI

Segmen mikro - meski memiliki potensi besar - sejauh ini masih belum mendapatkan porsi yang cukup dalam setiap penyaluran kredit dari perbankan secara umum. Padahal, banyak debitur di sektor mikro yang membutuhkan pendanaan untuk meningkatkan skala usahanya.

Oleh karena alasan itulah, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memiliki cara unik tersendiri  "memaksa" perbankan untuk mau getol mengucurkan kredit ke segmen mikro. "Bank yang memberikan kredit mikro cukup baik, kami berikan reward, duitnya pemda saya letakkan di situ lebih banyak," kata Anas di Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (9/4/2016).

Kami geser duit Pemda Rp 100 miliar saja kepala cabangnya sudah keringat dingin itu,"

Sebaliknya kata dia, apabila perbankan malas-malasan dalam membantu pendanaan bagi sektor mikro,  Pemda juga akan memberikan porsi kecil dari APBD-nya untuk disimpan di bank bersangkutan. 

"Kalau tidak banyak (menyalurkannya), duitnya Pemda kami geser. Kami geser Rp 100 miliar saja, kepala cabangnya sudah keringat dingin itu," ucap Anas.

Anas mengatakan, tadinya kepala-kepala cabang sangat rajin menemuinya sebelum akhir tahun. Intinya, mereka meminta agar Pemda lebih banyak menempatkan dana APBD di bank mereka. "Saya bilang, OK, asalkan kredit mikro jalan," kata Anas.

Di sisi lain, dana bergulir untuk masyarakat juga dikucurkan melalui kredit mikro. Hal ini menurut Anas lebih efektif daripada memberikan hibah yang  dananya tidak kembali dan tidak bisa digunakan untuk membantu yang lainnya lagi. "Kalau (dapat kredit) dari bank, kan mereka tertib, mau enggak mau bayar. Karena kalau tidak bayar, asetnya disita," ucap Anas.

AJUKAN KREDIT WAJIB IMB

Di bagian lain Bupati Anas juga menuturkan kiatnya memainkan instrument perbankan untuk mengendalikan persoalan lingkungan dan lahan di wilayah administrasinya. Untuk mengendalikan bangunan-bangunan liar dan atau tidak sesuai dengan tata ruang yang merusak lingkungan, Anas bekerja sama dengan perbankan mewajibkan pengusaha memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ketika mengajukan kredit.

Menurut Anas, jika dilihat kegiatan penertiban bangunan yang dilakukan oleh Satpol PP, kesan yang muncul hanyalah kekerasan. Padahal, katanya, sebetulnya banyak pengusaha yang melanggar izin bangunan.

"Maka yang kami kerjakan, bersama perbankan ini saya minta, pengusaha yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), jangan diberi kredit," kata dia di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (9/4/2016).

Lebih lanjut Anas bilang, kalau kedapatan  ada pengusaha yang tidak ber-IMB mendapatkan kredit usaha,  dipastikan yang akan diprotes adalah pihak perbankannya.

Untungnya, imbuh dia, pengusaha lebih 'menurut' kepada pihak perbankan, daripada Satpol PP. "Satpol PP beri imbauan, enggak mempan. Tapi kalau bank tidak berikan kredit, itu lebih mempan. Maka dari itu, pengendalian lingkungan dan lahan kita lakukan lewat perbankan," ucap Anas.

Dia menyebutkan saat ini outstanding kredit mikro di Banyuwangi mencapai Rp 8,93 triliun. Angka ini tumbuh luar biasa dari sebelumnya yang hanya mencapai Rp 3,9 triliun.

 "Outstanding kredit Banyuwangi rata-rata tumbuh 34 persen per tahun, di atas rata-rata Pertumbuhan provinsi dan nasional. Sedangkan non performing loan (NPL) hanya 2,1 persen," pungkas Anas. (Kompas.com)