Kaget Penangan Kemiskinan Di Banyuwangi, Mensos Ingin Jadikan Sebagai Role Model Dunia

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa terkejut mengetahui pembangunan di Kabupaten Banyuwangi melampauai kabupaten yang mendapat apresiasi dari Persatuan Bangsa-Bangsa.

"Saya surprise sekali bahwa selama ini ada kabupaten yang pernah mendapat apresiasi dari PBB untuk sistem rujukan terpadu. Ternyata yang disiapkan Banyuwangi jauh lebih advance dibanding daerah tersebut," kata Khofifah, saat menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Pendopo Banyuwangi, Senin (25/4/2016)

Khofifah memuji terintegrasinya Unit Gawat Darurat Kemiskinan, e-village budgeting, dan program Smart Kampung. Ini sesuai dengan semangat program Kementerian Sosial yang tengah menyiapkan 50 kabupaten/kota se-Indonesia untuk sistem Layanan terpadu (SLT) Kemiskinan.
"Sistem rujukan terpadu yang disiapkan Kemensos tahun ini, merupakan sistem yang akan terus memperbarui data dari seluruh layanan kemiskinan. Data tersebut nantinya langsung direspon dan ditindaklanjuti dengan cepat," kata Khofifah.

"Jadi misalnya ada orang kurang mampu belum dapat Kartu Indonesia Sehat (KIS) sementara  kita punya 400 ribu buffer stok. Maka langsung akan kita berikan ke mereka,  jangan sampai kemudian buffer stok ini tidak sampai pada mereka yang membutuhkan," katanya.

Lewat sejumlah program-program penanganan kemiskinannya, Banyuwangi berhasil menurunkan kemiskinannya dengan signifikan.Angka kemiskinan berhasil berkurang dari yang tahun 2010 mencapain 20,4 persen, pada 2015 sudah turun menjadi 9,2 persen.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melihat program percepatan penanganan kemiskinan di Banyuwangi ini sangat komprehensif. Ia menawarkan kepada Bupati Abdullah Azwar Anas untuk menyelaraskan programnya dengan program sistem layanan terpadu Banyuwangi.

"Kalau Pak Bupati sepakat bisa langsung kita tunjuk. Sistem yang sudah dibangun Banyuwangi ini sudah sangat komprehensif. SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) kalau diimplan ke sini, sudah bisa nyambung pada konektifitas nasional. Apalagi di Banyuwangi desa-desanya sudah sewa bandwith," ujar Khofifah.

Khofifah ingin Banyuwangi menjadi model percontohan. "Saya ingin ini menjadi sistem Layanan terpadu, sehingga bulan November mendatang kita bisa menyampaikan format ini kepada PBB," katanya.

Menurut Khofifah, memang ada format yang diharapkan bisa menjadi 'role model' di dunia. "Apa yang diinisiasi oleh Banyuwangi tidak hanya bisa dijadikan role model di Indonesia, tapi juga negara-negara lain di dunia," katanya.

Kekuatan penanganan kemiskinan di Banyuwangi ada pada Smart Kampung. Ini adalah program pelayanan publik yang digagas Pemkab Banyuwangi untuk meningkatkan kualitas masyarakat perdesaan. Pelayanan publik seperti Surat Pernyataan Miskin (SPM), surat keterangan lahir mati pindah dan datang, akte kelahiran, pengurusan kartu keluarga cukup di desa/kelurahan, bahkan dilengkapi data kemiskinan di tiap desa.

Balai desa pun dijadikan pusat aktivitas masyarakat dengan dilengkapi wifi, yang wajib dianggarkan oleh pemerintah desa. Balai desa dijadikan spot untuk mencari informasi, sekaligus pusat aktivitas warga, mulai dari les kesenian, posyandu, kegiatan ekonomi produktif, hingga temu warga.

Setiap desa memiliki penunjang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanganan Kemiskinan yang sinkron dengan kantor UGD Kemiskinan yang ada di Kantor Bupati dan kecamatan. UPT yang berdiri di setiap kecamatan ini bertugas menyisir permasalahan warga di tingkat lokal agar segera tertangani.

Setiap laporan dan pengaduan terkait kemiskinan akan langsung direspon oleh Pemkab dalam waktu tidak kurang dari 4 jam dengan mengintegrasikan sejumlah dinas terkait. Seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagai sekretariat UGD.

Selain itu, sejumlah indikator penunjang Smart Kampung adalah ketersediaan dokter di desa tersebut. Smart Kampung kini sedang dalam proses uji coba dengan pilot project di 24 desa. (Beritajatim.com)