Bupati Banyuwangi Laporkan Kinerjanya ke Ketua RT/RW

Transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemkab Banyuwangi dipertanggungjawabkan dalam berbagai metode. Selain melalui saluran resmi ke legislatif setempat, Pemkab Banyuwangi melaporkan kinerjanya secara rutin ke Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di seluruh Banyuwangi.

"Pertemuan dengan seluruh ketua RT/RW ini merupakan alternatif forum penyampaian pertanggungjawaban publik kepada rakyat. Ini melengkapi berbagai sarana pertanggungjawaban lainnya seperti melalui media konvensional, media sosial, dan pertemuan dengan berbagai stakeholders. Tentu saja pertanggungjawaban juga kami sampaikan ke forum resmi melalui legislatif Banyuwangi," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat melaporkan kinerja Pemkab kepada 800 ketua RT/RW dari dua kecamatan, Kamis (3/7/2014).

Secara bergiliran, forum pertanggungjawaban serupa juga digilir ke kecamatan-kecamatan lain, baik disampaikan secara langsung oleh bupati, wakil bupati, maupun kepala dinas.

Anas mengatakan, pertanggungjawaban publik melalui RT/RW ini adalah bagian dari tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) yang berprinsip transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel. "Apa-apa yang dikerjakan oleh pemerintah daerah harus transparan, ada pihak yang bertanggung jawab, dan bisa dicek akuntabilitasnya," ujar Anas yang pernah menempuh studi singkat ilmu kepemerintahan di Harvard Kennedy School of Government, Amerika Serikat itu.

Dalam pertanggungjawaban langsung bupati ke Ketua RT/RW tersebut, juga dibuka dialog untuk mengkritik dan memberi masukan ke pemerintah daerah. Sejumlah masukan yang ada antara lain upaya meredam gesekan antarpendukung calon presiden di tingkat bawah, peningkatan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.

Sementara Bupati Anas memaparkan laporan pertanggungjawaban yang berisi program-program yang telah dilaksanakan dan rencana ke depan. Di antaranya adalah perkembangan perbaikan infrastruktur, penerimaan siswa baru berbasis online, perekrutan sejumlah tenaga dokter spesialis untuk ditempatkan di rumah sakit daerah, dan revitalisasi pasar tradisional.

Anas menjelaskan, forum pertanggungjawaban kepada ketua RT/RW ini adalah bagian untuk menajamkan program pemkab berdasarkan evaluasi atau masukan dari ketua RT/RW. "Kami ingin program pemerintah daerah harus spesifik, measurable alias bisa diukur, dan achievable alias bisa dicapai. Selain itu, juga harus result oriented dan relevan dengan problem-problem yang dihadapi rakyat," pungkas Anas.

Untuk meningkatkan kinerja ketua RT/RW, Pemkab Banyuwangi memberikan insentif sekitar Rp 7,3 miliar kepada 12.277 ketua RT/RW se- Banyuwangi. Insentif RT/ RW ini diberikan kepada perangkat pemerintahan terkecil ini sebesar Rp 600.000 per tahun. 

Jpnn.com