Strategi Banyuwangi Pacu Partisipasi Publik dalam Pembangunan

Kabupaten Banyuwangi menjadi model dalam perencanaan pembangunan yang bisa mengintegrasikan berbagai program mulai dari tingkat desa. Salah satu inovasinya adalah memadukan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ke dalam program-program pemerintah daerah. 

PNPM Mandiri adalah program dari pemerintah pusat yang fokus antara lain untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

”Kami ajak teman-teman PNPM untuk bersama-sama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa secara terintegrasi. Programnya tidak tumpang tindih dan saling komplementer, sehingga tepat sasaran” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional PNPM Mandiri Perdesaan di Jakarta, Jumat (6/6). 

Dalam forum itu, Anas membawakan presentasi terkait kebijakan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan daerah yang sudah dijalankan di Banyuwangi sejak tiga tahun terakhir. 

Bupati berusia 40 tahun itu mengatakan, di Banyuwangi, perencanaan dan penganggaran dibuka seluas-luasnya mulai tingkat desa. Dengan memadukan PNPM Mandiri, cakupan intervensi program ke masyarakat desa akan semakin luas. 

”Mulai dari usul perbaikan fisik dan non-fisik bisa dipadukan. Yang untung masyarakat karena program lebih efektif,” ujar alumnus program studi singkat ilmu kepemerintahan Harvard Kennedy School of Government, Amerika Serikat, tersebut.

Menurut Anas, salah satu ”penyakit” utama dalam perencanaan dan penganggaran program pembangunan di Indonesia adalah partisipasi. Banyak partisipasi rakyat yang kemudian didistorsi oleh kepentingan elit. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota terkesan hanya jadi ajang pengumpulan data. 

Seringkali aspirasi rakyat terdistorsi oleh kepentingan elite saat proses penganggaran dimulai. Rakyat kemudian jera dan apriori karena usulan yang semula masuk dalam Musrenbang ternyata tidak diakomodasi dalam penganggaran, sehingga otomatis usulan itu tidak dilaksanakan.

”Kondisi itulah yang membuat partisipasi dan keterlibatan rakyat dalam perencanaan pembangunan sangat minim. Rakyat kapok karena sudah usul, seolah-olah diakomodasi, tapi ditunggu tidak ada eksekusi usul. Di Banyuwangi, itu kami ubah. Kami siapkan pagu indikatif untuk kecamatan, totalnya Rp 100 miliar, duitnya langsung ke kecamatan,” ujarnya. 

Dalam prosesnya, masyarakat desa langsung tahu jika usulan mereka yang dibahas dan bila disetujui dalam Musrenbang Kecamatan, pasti akan diakomodasi dalam pendanaan APBD. 

”Tiap kecamatan alokasinya beda-beda, itu nanti disalurkan ke desa. Indikatornya ada tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, luas, infrastruktur, indeks pendidikan, dan indeks kesehatan. Kecamatan kota misalnya cuma Rp 3 miliar, sedangkan kecamatan yang lebih luas dan masalahnya lebih kompleks bisa dapat di atas Rp 5 miliar. Dana itu alokasinya jelas sesuai hasil usulan warga, jadi tidak dibagi rata ke desa-desa. Itu nanti juga dipadukan dengan program pemerintah pusat seperti PNPM, jadi terintegrasi, tidak tumpang-tindih,” papar Anas.

Adapun kebutuhan-kebutuhan warga lain ditopang lewat dinas-dinas terkait. ”Misalnya butuh dana bangun jalan, ya lewat Dinas PU. Yang penting transparan, usulan masyarakat di desa sudah disetujui, ya pasti dilaksanakan. Sebelum ini, seolah-olah rakyat disetujui usulannya, tapi kemudian tidak ada alokasinya di APBD. Istilah anak mudanya di-PHP-in,” kata Anas.

Untuk menambah kepercayaan rakyat, semua usulan dan alokasi dana diumumkan secara terbuka lewat website dan papan-papan pengumuman. Alokasi APBD Banyuwangi juga dipasang di baliho-baliho besar. ”Sudah bukan zamannya APBD itu jadi rahasia negara. Ini penting agar tercipta trust antara rakyat dan pemerintah. Kalau sudah saling percaya, bisa kolaborasi. Buktinya, partisipasi rakyat dalam perencanaan dan membantu eksekusi program pembangunan meningkat pesat,” pungkasnya.

Jpnn.com