Kabupaten Banyuwangi menjadi model dalam perencanaan
pembangunan yang bisa mengintegrasikan berbagai program mulai dari tingkat
desa. Salah satu inovasinya adalah memadukan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ke dalam program-program pemerintah
daerah.
PNPM Mandiri adalah program dari pemerintah pusat yang fokus
antara lain untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
”Kami ajak teman-teman PNPM untuk bersama-sama dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa secara terintegrasi.
Programnya tidak tumpang tindih dan saling komplementer, sehingga tepat
sasaran” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat menjadi pembicara
dalam Rapat Kerja Nasional PNPM Mandiri Perdesaan di Jakarta, Jumat
(6/6).
Dalam forum itu, Anas membawakan presentasi terkait
kebijakan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan daerah
yang sudah dijalankan di Banyuwangi sejak tiga tahun terakhir.
Bupati berusia 40 tahun itu mengatakan, di Banyuwangi,
perencanaan dan penganggaran dibuka seluas-luasnya mulai tingkat desa. Dengan
memadukan PNPM Mandiri, cakupan intervensi program ke masyarakat desa akan
semakin luas.
”Mulai dari usul perbaikan fisik dan non-fisik bisa
dipadukan. Yang untung masyarakat karena program lebih efektif,” ujar alumnus
program studi singkat ilmu kepemerintahan Harvard Kennedy School of Government,
Amerika Serikat, tersebut.
Menurut Anas, salah satu ”penyakit” utama dalam perencanaan
dan penganggaran program pembangunan di Indonesia adalah partisipasi. Banyak
partisipasi rakyat yang kemudian didistorsi oleh kepentingan elit. Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, hingga
kabupaten/kota terkesan hanya jadi ajang pengumpulan data.
Seringkali aspirasi rakyat terdistorsi oleh kepentingan
elite saat proses penganggaran dimulai. Rakyat kemudian jera dan apriori karena
usulan yang semula masuk dalam Musrenbang ternyata tidak diakomodasi dalam
penganggaran, sehingga otomatis usulan itu tidak dilaksanakan.
”Kondisi itulah yang membuat partisipasi dan keterlibatan
rakyat dalam perencanaan pembangunan sangat minim. Rakyat kapok karena sudah
usul, seolah-olah diakomodasi, tapi ditunggu tidak ada eksekusi usul. Di
Banyuwangi, itu kami ubah. Kami siapkan pagu indikatif untuk kecamatan,
totalnya Rp 100 miliar, duitnya langsung ke kecamatan,” ujarnya.
Dalam prosesnya, masyarakat desa langsung tahu jika usulan
mereka yang dibahas dan bila disetujui dalam Musrenbang Kecamatan, pasti akan
diakomodasi dalam pendanaan APBD.
”Tiap kecamatan alokasinya beda-beda, itu nanti disalurkan
ke desa. Indikatornya ada tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, luas,
infrastruktur, indeks pendidikan, dan indeks kesehatan. Kecamatan kota misalnya
cuma Rp 3 miliar, sedangkan kecamatan yang lebih luas dan masalahnya lebih
kompleks bisa dapat di atas Rp 5 miliar. Dana itu alokasinya jelas sesuai hasil
usulan warga, jadi tidak dibagi rata ke desa-desa. Itu nanti juga dipadukan
dengan program pemerintah pusat seperti PNPM, jadi terintegrasi, tidak
tumpang-tindih,” papar Anas.
Adapun kebutuhan-kebutuhan warga lain ditopang lewat
dinas-dinas terkait. ”Misalnya butuh dana bangun jalan, ya lewat Dinas PU. Yang
penting transparan, usulan masyarakat di desa sudah disetujui, ya pasti
dilaksanakan. Sebelum ini, seolah-olah rakyat disetujui usulannya, tapi
kemudian tidak ada alokasinya di APBD. Istilah anak mudanya di-PHP-in,” kata
Anas.
Untuk menambah kepercayaan rakyat, semua usulan dan alokasi
dana diumumkan secara terbuka lewat website dan papan-papan pengumuman. Alokasi
APBD Banyuwangi juga dipasang di baliho-baliho besar. ”Sudah bukan zamannya
APBD itu jadi rahasia negara. Ini penting agar tercipta trust antara rakyat dan
pemerintah. Kalau sudah saling percaya, bisa kolaborasi. Buktinya, partisipasi rakyat
dalam perencanaan dan membantu eksekusi program pembangunan meningkat pesat,”
pungkasnya.
Demikianlah info Strategi Banyuwangi Pacu Partisipasi Publik dalam Pembangunan
Terima kasih telah berkunjung ke Info Banyuwangi,
semoga bermanfaat bagi Anda.
0 Response to "Strategi Banyuwangi Pacu Partisipasi Publik dalam Pembangunan"