Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, opini dari BPK ini menunjukkan pengelolaan keuangan Banyuwangi sangat akuntabel dan kredibel. BPK menilai pengelolaan APBD Banyuwangi dengan 3 parameter yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif sudah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Banyuwangi sangat baik.
"Ini berarti parameter akuntabel terpenuhi, APBD bisa dipertanggungjawabkan dengan baik," ungkap Bupati Anas usai menjadi pembicara Nasional Economic 2014 di Gedung WTC lantai 3, Surabaya, Minggu (11/05/2014).
Menurut Anas, parameter transparan menunjukkan proses penganggaran yang terbuka, sedangkan parameter partisipatif diwujudkan dengan pengakomodasian opini kritis publik dalam penganggaran. Parameter partisipatif juga ditunjukkan dengan pelibatan publik dalam penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan.
"Soal transparansi dan partisipatoris ini juga sudah
diakui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di mana Banyuwangi
dinobatkan sebagai daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik," ucap
Anas yang juga mantan anggota DPR RI
itu.
Ia berharap kinerja tersebut dapat dipertahankan pada
tahun-tahun mendatang dan tidak mudah memperbaiki pengelolaan keuangan daerah
Banyuwangi karena pada tahun-tahun sebelumnya pernah dinyatakan
"disclaimer" oleh BPK karena pengelolaan keuangannya saat itu sangat
buruk.
Sementara itu, data di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
mencatat adanya peningkatan jumlah kabupaten/kota di Jatim yang mendapatkan
opini WTP untuk laporan keuangannya, namun masih banyak daerah yang mendapat
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Detik.com, Republika.co.id
.jpg "Solusi Pembayaran Tagihan dan Transaksi Online - BebasBayar")
Tidak ada komentar:
Posting Komentar