Satu lagi penghargaan prestisius berhasil direngkuh Pemkab
Banyuwangi. Yang terbaru, komitmen pemkab memberikan perlindungan sosial kepada
rakyat Banyuwangi berhasil menjadi yang terbaik di tingkat Jatim. Alhasil,
Pemkab Banyuwangi berhasil memenangkan penghargaan Pro Poor Award 2014 kategori
perlindungan sosial.
Penghargaan tersebut di serahkan langsung Gubernur Jatim
Soekarwo kepada Bupati Abdullah Azwar Anas di alun-alun Kabupaten Ngawi Selasa
(13/5).Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan pada puncak
pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR) ke-XI dan HKG PKK ke-42.
Bupati
Anas mengatakan, Banyuwangi menjadi pemenang Pro Poor Award setelah menyisihkan
Kabupaten Pacitan di babak final. Kemenangan Banyuwangi berhasil diraih berkat
komitmen kuat Pemkab Banyuwangi dalam hal kebijakan dan pro gram pengentasan
kemiskinan.
Selain itu, anggaran untuk program- program pro rakyat kecil
juga dinilai signifikan. “Selarasnya kebijakan, program, dan anggaran, sangat
dibutuhkan demi ha sil maksimal,” ujarnya. Sementara itu, program per lindungan
sosial yang dinilai terbaik pada Pro Poor Award 2014 itu terdiri atas program
Banyuwangi Cerdas, Jaminan Kesehatan, danBedah Rumah.
“Banyuwangi Cerdas merupakan ikhtiar pemkab untuk menjamin
keberlangsungan pendidikan anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu dan
anak-anak yang terancam drop out karena terkendala biaya,” cetus Bupati Anas.
Anggaran yang disiapkan untuk program Banyuwangi Cerdas sebesar Rp 8 miliar
untuk alokasi beasiswa bidik misi, beasiswa mahasiswa berprestasi, dan beasiswa
SMA/SMK.
“Kami telah melakukan MoU (nota kesepahaman, Red) dengan
STAIN Jember dan Universitas Negeri Jember untuk menjamin putra-putri
Banyuwangi berprestasi bisa mendapatkan pendidikan terbaik. Tidak hanya
dibiayaisekolahnya, biaya hidup tiap bulan juga diberikan,” urai Bupati. Tidak
hanya pemberian be asiswa dari pemerintah, untuk mem perluas jangkauan akses
pendidikan, Pemkab berinovasi dengan mendorong kepedulian antar siswa melalui
program siswa asuh sebaya (SAS).
Siswa dari keluarga mampu membantu rekannya yang tidak mampu
dengan menyisihkan sebagian uang jajan. Dana yang terkumpul dari program ini
mencapai Rp 1,93 miliar dan telah dirasakan manfaatnya oleh 6.005siswa dari 309
sekolah se Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan pada program jaminan kesehatan,
Pemkab berkomitmen meng-cover masyarakat miskin yang belum tersentuh oleh
jaminan kesehatan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi melalui
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmin) dan jaminan kesehatan
masyarakat Banyuwangi (JKMB).
Dana yang disiapkan untuk dua program ini sebesar Rp. 19
miliar. “Selain membebaskan biaya berobat di puskesmas, kami menjamin
masyarakat miskin mendapatlayanan kesehatan di rumah sakit cukup dengan bekal
surat keterangan miskin,” ungkap Bupati. Jaminan kesehatan bagi pekerja
informal juga menjadi salah satu prioritas bidang kesehatan oleh Pemkab
Banyuwangi. Untuk itu Pemkab melakukan MoU dengan Jamsostek (sekarang BPJS
Ketenagakerjaan) untuk menga suransikan 2.500 pekerja informal yang terdiri
atas penderes kelapa, penambang belerang, tukang sapu dan juru parkir.
Dengan mengikuti asuransi ini para pekerja tersebut memiliki
jaminan perlindungan keselamatan saat melakukan tugasnya. “Risiko pekerja
informal sangat besar. Seperti penderes kelapa yang pekerjaannya berada di
ketinggian dan tukang sapu yang ada di jalan. Karena itu dibutuhkan asuransi
bagi mereka. Kami juga terus mendorong pihak pengusaha untuk mengasuransikan
pekerjanya,” beber Bupati Anas. Jaminan kesehatan secara khusus juga menyasar
ibu dan balita melalui program Harapan Keluarga Peduli Anas Sejak Dini (Harga
Pas) dan Anak Tumbuh Berkualitas dan Cerdas (Anak Tokcer).
Kedua program ini menjamin perlindungan kesehatan anak sejak
ibu mengandung hingga masa pertumbuhan anak melalui pemantauan dan dukungan
gizi di Puskesmas dan Posyandu. “Salah satunya secara khusus kami menganggarkan
Rp 844 juta untuk menangani ibu hamil dan balita gizi buruk,” imbuh Bupati.
Sementara itu, program bedah rumah diluncurkan untuk mengurangi kemiskinan
rakyat melalui perbaikan kondisi fisik rumah.
Program ini telah berjalan sejak tahun 2011 dengan dana
sebesar Rp 7 miliar lebih. Program ini telah mengubah 2.977 rumah warga yang
tidak layak huni menjadi layak dan lebih sehat. “Kami juga mengarahkan CSR
(corporate social responsibility) perusahaan untuk mendukung program ini. Kami
ingin lebih banyak lagi rumah rakyat yang tersentuh agar kualitas kehidupan
rakyat semakin meningkat,” pungkas Bupati.
Faktakota.com
![]() |
Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan 10 ribu kolam pekarangan . |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar