Satu lagi penghargaan diperoleh Banyuwangi. Dalam ajang Otonomi Awards 2013 yang digelar oleh The Jawa Pos Institute of
Pro-Otonomi (JPIP) di JX International, Surabaya, Sabtu malam (30/11), Kabupaten Banyuwangi berhasil menjadi yang terbaik.
Kabupaten berjuluk "The Sunrise of Java" ini
berhasil meraih penghargaan di kategori pertumbuhan ekonomi, partisipasipublik, serta grand champion kinerja politik. Dengan tiga penghargaan itu,
Banyuwangi menjadi penyabet award terbanyak dibanding kabupaten/kota lain di
Jatim. JPIP sendiri merupakan lembaga independen yang fokus pada peningkatan
kapasitas dan inovasi daerah. Lembaga yang telah mendapat kepercayaan dari
banyak pihak ini melakukan pemantauan dan penilaian otonomi daerah sejak 2001.
"Alhamdulillah, berkat masyarakat yang sangat hebat,
Banyuwangi bisa meraih Otonomi Awards. Masyarakat Banyuwangi juaranya,"
ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Menurut Anas, tanpa ada sinergi yang baik di antara seluruh
elemen, mustahil sebuah program pembangunan bisa dijalankan. Di Banyuwangi,
sinergi terus ditingkatkan antar-stakeholders, baik itu tokoh masyarakat, tokoh
agama, masyarakat luas, organisasi masyarakat, TNI, kepolisian, hingga
birokrasi itu sendiri.
"Kunci sukses pembangunan ada pada kekompakan semua
elemen. Saya sebagai kepala daerah hanya menjalankan apa yang sudah menjadi
kewajiban saya," kata Anas.
Di internal birokrasi, lanjut Anas, kekompakan terus
dipupuk. Antara SDM senior dan muda berpadu membangun Banyuwangi. "Otonomi
Awards untuk Banyuwangi ini juga membuktikan betapa kompaknya birokrasi, antara
yang senior dan yang muda saling melengkapi," tutur Anas.
Diraihnya penghargaan di kategori pertumbuhan ekonomi,
partisipasi publik, dan politik menunjukkan terus meningkatnya kinerja
pembangunan di Banyuwangi. Dalam soal pembangunan ekonomi, terlihat kinerja
pertumbuhan yang menggembirakan. Tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi
mencapai 6,22%, di atas pertumbuhan nasional sebesar 6,1%. Tahun 2011, ekonomi
Banyuwangi tumbuh 7,02%, jauh melampaui pertumbuhan nasional sebesar 6,5%. Pada
2012, pertumbuhan Banyuwangi mencapai 7,27%, juga melampaui pertumbuhan
nasional sebesar 6,23%.
Anas mengatakan, pihaknya konsisten membangun infrastruktur,
memproteksi dan membangkitkan usaha kecil menengah, mendorong pariwisata,
menggerakkan sektor riil, dan menjalin kemitraan dengan swasta. "Private
partnership untuk bersama-sama meningkatkan kualitas ekonomi lokal,"
jelasnya.
Tingkat kemiskinan di Banyuwangi menurun dengan sangat
drastis dari level 20,09% pada 2010 mebjadi 10,48% pada 2012. Bahkan di
sejumlah kecamatan yang pada 2009 tingkat kemiskinannya masih di level 20-40%,
kini sudah berhasil ditekan di bawah 10%. Adapun tingkat Pengangguran Terbuka
terus menurun dari 3,92% pada 2010 menjadi 3,40% pada 2012.
"Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi
bersifat inklusif, secara bisa mengentaskan kemiskinan," kata Anas.
Dia menambahkan, untuk mewujudkan pembangunan yang tepat
sasaran, partisipasi publik sangat diperlukan. Karena itu, pembangunan yang
dilaksanakan di Banyuwangi berbasis asas partisipatoris.
"Secara umum, program pembangunan kami jalankan dengan
prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan artinya penyusunan
program dilakukan secara terbuka. Akuntabel artinya pengambil kebijakan dapat
dimintai pertanggungjawaban oleh publik. Partisipatif diwujudkan dengan
mengakomodasi opini kritis masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan,"
tutur Anas yang pernah menempuh studi singkat ilmu kepemerintahan di Harvard
Kennedy School of Government tersebut.
Dia mencontohkan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berlangsung secara substantif, bukan
sekadar prosedural semata. "Masyarakat terlibat aktif sejak Musrenbang
tingkat desa. Publik bisa memantau apakah programnya diakomodasi atau tidak.
Berkembang kritik terbuka. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi apa yang
diinginkan masyarakat," pungkas Anas.
JPNN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar