”Untuk menyiasati problem keterbatasan fiskal ini, kita
perlu mendorong terciptanya kepemimpinan lokal bervisi kewirausahaan.
Pemerintah daerah bisa mendorong kemitraan pemerintah dan swasta (public
private partnership) untuk membangun infrastruktur,” ujarnya dalam rilis yang
diterima Jaringnews.com di Jakarta, Jumat (13/9).
Dia menjelaskan, hal ini bisa dikerangkai dalam konteks
komersial maupun pelaksanaan tanggung jawab sosial dunia usaha (corporate
social responsibility/CSR). Secara komersial, sambung dia, tiap tahun
pemerintah daerah bisa merilis program-program infrastruktur yang bisa
dikerjasamakan dengan swasta. Dalam konteks CSR, Pemda bisa berkolaborasi dengan
dunia usaha untuk memperbaiki infrastruktur.
”Misalnya, di daerah perkebunan, pemda bisa menggandeng
perusahaan perkebunan untuk membangun infrastruktur yang lebih baik. DiBanyuwangi kami melakukan seperti itu,” ujarnya.
Problem kedua, lanjut Anas, adalah tak sinergisnya
pembangunan infrastruktur antar-daerah. Daerah jalan sendiri-sendiri, meski
sebenarnya antar-daerah ada kepentingan yang bisa ditemukan, misalnya soal
infrastruktur jalan dan pengairan untuk pertanian.
”Dalam hal ini, perlu peran gubernur untuk menyinergikan
pembangunan daerah karena pembangunan adalah proses integral. Satu daerah
terkoneksi dengan daerah yang lain. Kesenjangan pembangunan antara satu daerah
dan daerah lain hanya bisa diselesaikan dengan pembangunan yang integral,” ujarnya.
Di Banyuwangi, tambah Anas, pembangunan jalan per tahun
mencapai 300 kilometer, dan akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.
Infrastruktur transportasi juga diperkuat dengan keberadaan bandara yang sudah
beroperasi tiap hari.
Adapun pembangunan infrastruktur pengairan diwujudkan dengan pembangunan irigasi sebanyak 500 titik pada 2012 dan 325 titik pada 2013, serta ada rehabilitasi 47 bendungan.
Adapun pembangunan infrastruktur pengairan diwujudkan dengan pembangunan irigasi sebanyak 500 titik pada 2012 dan 325 titik pada 2013, serta ada rehabilitasi 47 bendungan.
”Kini di Banyuwangi juga sedang dibangun Waduk Bajulmati
dengan dana APBN Rp 300 miliar yang akan bisa menopang ekstensifikasi dan
intensifikasi lahan seluas 1.800 hektare,” pungkasnya.
Jaringnews.com
Jaringnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar