MAYORITAS PRODUK UKM BANYUWANGI TAK SESUAI SNI

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Banyuwangi, Jawa Timur, Hary Cahyo Purnomo, mengatakan, dari 22.613 usaha kecil-menengah yang ada di wilayahnya, hanya 10 persen yang sesuai Standar Nasional Indonesia. Sebagian besar merupakan usaha kecil yang bergerak di sektor pengolahan pangan.

Hary menjelaskan, produk-produk tersebut tidak memiliki sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Banyak usaha kecil tidak tahu tentang SNI, sehingga mereka tidak mengurus sertifikat tersebut. "Selain biaya yang mahal," kata Hary di Banyuwangi, Rabu, 27 Juni 2012.

Hary menjelaskan, sebelum mendapatkan sertifikat BPOM dan MUI, pelaku usaha harus membawa sampel makanannya ke laboratorium. Setelah itu, dibawa ke BPOM dan terakhir ke MUI. Pengujian laboratorium itu untuk mengetahui apakah produk makanan tersebut aman dikonsumsi atau sebaliknya, membahayakan konsumen. "Biaya paling mahal di pengujian laboratorium."

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun ini memfasilitasi 20 usaha kecil-menengah di Banyuwangi untuk mendapatkan sertifikat SNI. Fasilitas itu meliputi uji laboratorium hingga sertifikasi MUI.

Manajer Teknik Laboratorium Pengujian Kimia Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya Kurnia Rahmayati Rivai mengatakan biaya laboratorium untuk standar SNI antara Rp 350 ribu hingga di atas Rp 1 juta.

Selama ini usaha kecil-menengah mengujikan sampel produknya dengan difasilitasi pemerintah daerah masing-masing. "Jumlahnya sekitar 30 sampel per tahun," kata dia.

Seorang pengusaha kecil, Idariyani, 40 tahun, mengaku, selama 15 tahun membuka usaha makanan ringan, tapi tak mengantongi sertifikat dari BPOM dan MUI. "Maklum orang desa, tidak tahu ada ketentuan itu," katanya. Perempuan asal Desa Sraten, Cluring, itu memproduksi jipang dengan nama produk Jipang Padi Jaya.



Sumber :  tempo.co