56 Ribu Warga Banyuwangi Belum Punya KTP


56 ribu warga Banyuwangi belum ber KTP.
Sebanyak 56 ribu warga di Banyuwangi masih belum memiliki e-KTP. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Banyuwangi Iskandar Aziz.

"Ada total 1.2880.630 masyarakat di Banyuwangi yang wajib e-KTP. Saat ini masih ada 56.014 orang yang belum terlayani e-KTP," kata Iskandar saat pelayanan jemput bola di lingkungan Sukorojo, kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, Senin (5/9/2016).

Iskandar menyebut jumlah itu didominasi warga Banyuwangi yang bekerja di luar negeri, perantauan, warga yang berusia 17 tahun pada 2016 dan lansia. Setiap harinya ada 300 orang yang mengajukan pembuatan e-KTP.

Saat ini, Dispendukcapil mendapat jatah 5.000 blanko dari Kemendagri. Iskandar menyebut jumlah itu masih sangat kurang untuk memenuhi kuota yang ada.

"Dari 300 itu bila dikalikan untuk satu bulan membutuhkan 6 ribu blanko padahal kita cuma dapat 5 ribu. Enggak sampai sebulan blankonya habis," katanya.

Kendala lainnya yang harus dihadapi adalah pihaknya harus mengambil blanko di Jakarta. Kadang kala meski sudah mengantre kadang pihaknya kehabisan stok blanko.

"Untuk blanko kami harus ke pusat, mengantre di Jakarta. Biasanya sekali datang dapat seribu blanko tapi lebih sering enggak dikasih karena kosong. Sebulan bisa 2 kali staff kami ke Jakarta untuk ambil blanko," katanya.

Iskandar menjelaskan sebenarnya sudah ada kuota yang diberikan dari pusat untuk setiap daerah. Hanya saja dia mengusulkan agar ke depan pihak Kemendagri memberikan informasi soal ketersediaan blanko.

"Kami sebenarnya lebih senang kalau ada informasi pemberitahuan dari pusat. Karena kami kan kadang pulang tidak membawa hasil karena blankonya kosong. Ini kebetulan kami dapat 5 ribu dari hasil stay di Jakarta 3 hari," bebernya.

Sementara Kepala Seksi Penerbitan dan Identitas Penduduk Yakobus Sugiyono mengatakan sudah sejak 2013 Dispendukcapil aktif melakukan perekaman data. Hanya saja memang masih belum terlayani seluruhnya.

"Sejak 2013 sudah muter rumah sakit jiwa dan pusat rehabilitasi di Licin, panti wredha dan sekolah-sekolah untuk KTP pemula. Ternyata memang masih belum bisa seluruhnya terlayani," ujarnya.

Petugas Dispendukcapil Banyuwangi aktif merekam data warga yang belum memiliki e-KTP. Layanan dilakukan dengan sistem jemput bola di tiap kelurahan. Seperti Senin (5/9/2016) di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi terlihat antrean warga yang didominasi lansia membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP mereka. Perekaman ini dilakukan di rumah salah satu warga.

"Perekaman tidak perlu di Dispendukcapil tapi bisa juga di kecamatan. Jika masyarakat membutuhkan alat perekaman bisa dibawa di tingkat desa," ujar Kepala Dispendukcapil Iskandar Aziz di lingkungan Sukorojo, kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi.

Iskandar sengaja melakukan jemput bola untuk mengurangi kepadatan antrean di kantor Dispendukcapil. Tak hanya itu layanan ini memudahkan warga yang sakit, difabel dan lansia agar tidak perlu menghabiskan waktu di jalan.

"Setiap kecamatan sudah bisa perekaman data, untuk mencetak e-KTP masih di Dispendukcapil. Kita laden jemput bola, istilahnya dodolan rekam data. Karyawan Dispenduk bersama kecamatan jalan. Mulai Sabtu enggak kenal lelah," katanya.

Saat ini ada dua alat rekam data yang disiagakan untuk layanan jemput bola. Sementara itu untuk Dispendukcapil memiliki tujuh alat cetak e-KTP.

"Kapasitas per alat cetak dalam sehari 500-1000 e-KTP tergantung jaringan dan ketersediaan blanko," ujarnya.(detikcom)

loading...

0 Response to "56 Ribu Warga Banyuwangi Belum Punya KTP"