BPK Jatim Minta Kabupaten Lain Tiru Banyuwangi


Perolehan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 tahun berturut-turut oleh Kabupaten Banyuwangi diapresiasi positif oleh BPK Jawa Timur. BPK Jatim menyatakan konsistensi Banyuwangi bisa dijadikan contoh oleh kabupaten/kota di Jatim yang belum mendapatkan status WTP untuk laporan keuangannya.

"Saya gembira kabupaten seperti Banyuwangi secara konsisten mendapat opini WTP. Ketika di sisi lain, masih banyak kabupaten/kota lain yang laporan keuangannya mendapat status Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," ungkap Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Muzakkir pada wartawan, Minggu (11/05/2014).

Muzakkir menyatakan dalam beberapa tahun terakhir ada memo peningkatan jumlah kabupaten/kota di Jatim yang mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangannya. Namun, masih banyak yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Pada kenyataannya memang ada peningkatan, walaupun cuma 1 atau 2 daerah yang naik. Masih ada daerah lain yang hanya mendapat WDP karena ada yang tidak wajar dalam neraca keuangannya, atau terjadi salah penganggaran atau lain sebagainya. Tapi sekarang belum kita evaluasi karena memang belum semua selesai diaudit," paparnya.

Untuk daerah yang belum WTP, BPK RI terus menghimbau supaya menertibkan laporan keuangannya. Masalah yang timbul adalah aset daerah yang belum bisa ditelusuri. Aset daerah yang rata-rata sudah lama dan tua kemungkinan besar membuat administrasi pencatatanya tidak tertib. Hingga kini banyak aset yang harga atau nilai perolehannya tidak diketahui atau keberadaannya tidak ada.

“Kita himbau mereka untuk menelusuri itu, mencari yang belum ketemu," tutupnya.

Sementara itu, Bupati Anas berharap ditahun yang akan datang, kinerja ini bisa dipertahankan. Dia mengakui, tidak mudah memperbaiki pengelolaan keuangan daerah Banyuwangi yang pada tahun-tahun sebelumnya pernah dinyatakan "disclaimer" oleh BPK di mana lembaga audit negara itu ogah menyatakan pendapatnya terhadap LKPD Banyuwangi karena pengelolaan keuangannya sangat buruk.

"Saya tekankan tidak boleh ada main-main. Bahkan, saya minta ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menempatkan stafnya di Banyuwangi guna mengawasi kami," pungkas Anas.

Detik.com

loading...

0 Response to "BPK Jatim Minta Kabupaten Lain Tiru Banyuwangi"