CEGAH TITIPAN, BANYUWANGi TETAPKAN SYARAT IPK 3,5 BAGI PNS


Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas punya cara tersendiri untuk menghilangkan pola "titipan" dalam perekerutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah yang dipimpin. Dengan kewenangannya, ia mensyaratkan agar para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus memiliki minimal Indeks Prestasi Kumulatif 3,5.

"Saya membuat kriteria baru. PNS yang saya rekrut IPK-nya harus 3,5," kata Abdullah Azwar Anas pada diskusi bertema "Reformasi Hibrida Reformis Horizontal" di Gedung Djakarta Theatre, Jakarta, Sabtu (1/3).

"Akibat (ketentuan) IPK 3,5 inilah, banyak anak-anak hebat Banyuwangi yang ada di Jakarta pada pulang kampung untuk daftar PNS. Saya tanya kenapa pulang kampung jadi PNS. Rupanya mereka merasa bergengsi karena dengan IPK 3,5, mereka diyakini teman-temannya tidak nyogok buat jadi PNS," lanjutnya.

Saat ini, 150 orang ini (PNS dengan IPK 3,5 ) telah menjadi vitamin bagi kami," tambah Anas.

Azwar menjelaskan perubahan syarat penerimaan PNS itu merupakan langkah reformasi yang dilakukannya. Karena Bupati Banyuwangi sebelumnya, menerima PNS sekitar 2 ribu yang direkrut secara otomatis tanpa mempertimbangkan IPK.

"Beberapa ada yang tukang sampah, tukang parkir, jadi PNS semua. Maka ketika pertama kali saya mendapatkan kesempatan merekrut PNS, saya membuat kriteria baru. PNS yang saya rekrut IPK-nya harus 3,5," tegas Anas.

Jpnn.com, Kompas.com

loading...

0 Response to "CEGAH TITIPAN, BANYUWANGi TETAPKAN SYARAT IPK 3,5 BAGI PNS"