MENPERIN : INVESTOR KAWASAN INDUSTRI HARUS DIBERI KEPASTIAN HUKUM


Menperin MS Hidayat minta agar investor di kawasan industri Wongsorejo, Banyuwangi mendapat kepastian hukum
Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat meminta Bupati Banyuwangi Azwar Anas memberikan kepastian hukum bagi para calon investor yang nantinya menjalankan bisnis di kawasan industri Banyuwangi Industrial Estate Wongsorejo (BIEW).

"Hal paling utama dalam menyukseskan sebuah kawasan industri adalah menarik investor, salah satu caranya adalah memberi kepastian hukum. Kalau sudah ditetapkan zoningnya, kemudian tetapkan land ownership seperti apa. Itu selling point utama sebuah kawasan industri," kata Menperin saat mengunjungi kawasan PTPN XII di wilayah Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi Jawa Timur.

Menperin menganjurkan agar investor diberi hak guna bangunan (HGB) di atas areal penggunaan lahan (APL) perkebunan.

"Jadi tanah masih milik perkebunan tapi masih bisa disewakan untuk jangka wakti tertentu," katanya.

Rencananya, pemerintah daerah Banyuwangi akan membangun kawasan industri Banyuwangi Industrial Estate Wongsorejo (BIEW) seluas 2.200 hektare.

Menurut Bupati Azwar, kawasan Wongsorejo yang terletak di Utara Banyuwangi tersebut memang kurang produktif karena kondisi tanah yang kering.

"Makanya kemarin kita bikin Waduk Bajulmati yang bisa menampung 10 juta kubik air untuk nantinya bisa memasok kawasan industri dan sawah, dengan demikianperuntukan wilayah Utara ini bisa dijadikan kawasan industri," kata Bupati Azwar Anas.
Menperin menyatakan dukungannya atas rencana pembangunan kawasan industri tersebut, apalagi Banyuwangi dinilai memiliki semua potensi yang diperlukan.

"Banyuwangi ini lengkap, suplai energi lancar, infrastruktur tidak ada masalah dan reputasi di kalangan investor baik. Banyak yang tanya apa Banyuwangi punya kawasan industri, makanya nanti kalau sudah jadi, saya siap jadi salesman investasi Banyuwangi. Nanti akan dimasukkan ke dalam radar investasi Jawa Timur, tapi penuhi dulu syarat-syaratnya," kata dia.

Lebih lanjut Menperin menganjurkan agar Bupati segera memikirkan karakteristik industri yang akan ditumbuhkan di Banyuwangi.

"Kita tetapkan dulu tren dan karakteristik industri yang akan ditumbuhkan. Kalau sudah jadi satu paket maka kita baru bisa inventarisir kekuatan kita," katanya.

Sebagai tahap awal, Menperin menganjurkan agar Banyuwangi memberi diskon pada investor awal.

"Langkah awal, undang lima pabrik energi, misalnya, untuk anchor tenant (pelanggan utama) itu beri diskon sampai BIEW ini jadi terkenal. Infrastruktur bangunnya bertahap saja agar tidak memberatkan cash flow," katanya.

Menurut data BKPM yang dikutip Menperin, selama tahun 2013 investasi di Indonesia naik 15 persen. Sebanyak 60 persen dari Rp400 triliun investasi yang masuk adalah investasi baru.


"Artinya, kepercayaan investasi baik dari luar maupun dalam negeri tinggi meski ada kegaduhan politik," katanya.

Antaranews.com

loading...

0 Response to "MENPERIN : INVESTOR KAWASAN INDUSTRI HARUS DIBERI KEPASTIAN HUKUM"