BUPATI BANYUWANGI TOLAK PEMEKARAN PROVINSI JAWA TIMUR



Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menolak rencana pemekaran Provinsi Jawa Timur--seperti diwacanakan Bupati Jember M.Z.A. Djalal. "Kami belum berpikir ke arah sana," katanya kepada wartawan di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu, 7 November 2012.
Menurut Anas, meskipun Jawa Timur memiliki jumlah penduduk yang besar, pelayanan publik masih bisa dilakukan secara efektif. Apalagi, ikatan historis kabupaten dan kota lebih kuat, sehingga keinginan melakukan pemekaran harus dipertimbangkan secara matang.

Anas menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini lebih memilih berfokus memaksimalkan potensi daerah daripada harus memekarkan provinsi. "Saya masih berfokus mengelola potensi Banyuwangi," ujarnya.

Kendati demikian, Anas menilai ide Bupati Jember cukup bagus dan perlu disosialisasi terus-menerus. "Usul Bupati Jember bagus, boleh-boleh saja," ucapnya.

Pada 31 Oktober lalu, Bupati Jember, M.Z.A. Djalal mengusulkan agar wilayah Jawa Timur dipecah menjadi dua provinsi, yakni Jawa Timur bagian barat dan Jawa Timur bagian timur.

Usulan tersebut dilontarkan untuk menanggapi pendapat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember terkait dengan pembentukan Kawasan Ekonomi Baru di wilayah timur yang meliputi Jember-Situbondo-Lumajang-Bondowoso-Banyuwangi, yang disingkat "Bertulodowangi".

Senada, Ketua DPRD Banyuwangi, Hermanto, juga menolak ide pemekaran provinsi. "Lebih baik memikirkan bagaimana masyarakat cepat makmur," tuturnya. 
PAD KECIL, GUBERNUR RAGU
Menanggapi usulan pemekaran wilayah,Jawa Timur,  Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan bahwa Pemprov tidak pernah menghalang-halangi pembentukan beberapa daerah  menjadi suatu provinsi baru yang terpisah dari Jawa Timur. “Silakan saja ada pemekaran, saya tidak melarangnya,” kata Soekarwo, Selasa (6/10)

Disebutkannya, meski menyetujui, tetapi pada prinsipnya Pemprov Jatim  ragu kemampuan daerah dalam membiayai operasional pemerintahan. Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota yang mengusulkan pembentukan provinsi sangat minim sehingga dikhawatirkan tidak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan.

”Yang perlu diingat PAD-nya itu berapa? Jangan-jangan hanya cukup untuk membiayai gaji pegawai bukan pembangunan,” tegasnya lagi.

Sebelumnya, pada 2007 lalu, Madura juga pernah mengusulkan membentuk sebuah provinsi baru. “Seperti di Madura, jelas nggak mencukupi, PAD-nya itu berapa sih?" pungkasnya.

Sedangkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berpendapat Provinsi Jatim tak perlu dimekarkan. “Masih cukup baik sebagai satu provinsi,” kata Djoehermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah. 

Dalam desain besar pemekaran provinsi nasional, Jatim juga tidak termasuk sebagai daerah yang akan dimekarkan. Sebab, sebagai satu kesatuan provinsi dianggap masih cukup efektif.  "Infrastruktur seperti jalan dan sarana komunikasi masih bagus,” ujar dia.


Karena itu, menurut Djohan, tak ada alasan mendesak untuk memekarkan  Jatim. Apalagi, pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran wilayah. Namun, dia tidak menampik setelah revisi Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah rampung, kesempatan untuk pemekaran wilayah terbuka kembali. “Tapi, nanti ada sejumlah persyaratan yang dibutuhkan,” ujar dia.

sumber : Tempo, Surabayapost




loading...

0 Response to "BUPATI BANYUWANGI TOLAK PEMEKARAN PROVINSI JAWA TIMUR"